Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia tengah menyiapkan 4 rencana untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia hingga 90% pada tahun 2024. Angka 90% tersebut merupakan target yang ditetapkan Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) pada tahun 2024. “Kami bekerja sama dengan BI dan berupaya mendorong inklusi keuangan yang ditargetkan 90 persen pada tahun ini,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung saat rapat organisasi Dewan Inklusi Keuangan Nasional di Jakarta, Jumat (22/3/2021). 2024 ).
Baca: Ternyata Ini Ancaman Terbesar Jokowi Jelang Musim Berakhir
Juda mengatakan, strategi pertama yang diterapkan BI adalah pemberdayaan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan mikro (UMKM dan usaha mata pencaharian). Selain itu, BI akan terus menyempurnakan sistem pembayaran, melalui QRIS, dll.
“Saat ini kami terus mendorong investasi untuk UMKM dan saat ini sudah mencapai 33%,” ujarnya. Ketiga, Judah menyampaikan BI akan menyebarkan edukasi keuangan kepada masyarakat. Literasi keuangan, kata dia, mencakup pengetahuan tentang sistem pembayaran digital. Terakhir, Juda menyampaikan rencana yang dilakukan BI adalah memperkuat perlindungan nasabah, khususnya pada sektor yang dikelola BI.
Target inklusi keuangan mencapai 90 persen diputuskan dalam rapat Dewan Nasional Inklusi Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Pengelolaan Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan pemerintah berhasil meningkatkan partisipasi keuangan pada tahun 2023 hingga 88,7%, melebihi target sebesar 88%.
“Pencapaian ini berkat dukungan dan kerja sama yang kuat antara kementerian, lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan mitra pembangunan pemerintah,” ujarnya. Ia mengatakan ke depan, akan banyak tantangan investasi yang perlu ditangani pemerintah. Tantangan-tantangan ini termasuk menjembatani kesenjangan antara investasi dan tingkat melek huruf, serta perbedaan antar wilayah dan antara kelompok politik dan ekonomi. Ia mengatakan, untuk mencapai target 90% dan mengatasi tantangan tersebut, pemerintah akan mendukung kebijakan pemerintah dan Komite Nasional Investasi dan Literasi. Pembentukan panitia tersebut merupakan undang-undang tentang pengembangan dan kewenangan sektor keuangan. “Pemerintah akan terus melakukan investasi di sektor keuangan dalam berbagai inisiatif agar target 90% dapat tercapai pada tahun 2024,” ujarnya.
